Revisi UU Desa, Isu Sexy Tahun Politik

Kontroversi Revisi UU Desa (Bagian II)

Sumatrapost.id | Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun menilai disetujuinya revisi UU Desa sangat vulgar terkait dengan tahun politik.

Ia menyebut hal itu juga memunculkan kesimpulan tafsir bahwa revisi UU Desa bertalian dengan kepentingan elite politik untuk mendapat dukungan politik dari kepala desa, bukan berbasis pada kepentingan rakyat.

“Tafsirnya akan sangat politis pragmatis transaksional sehingga citra DPR dan anggotanya akan semakin terpuruk,” jelas Ubedilah seperti dikutip dari CNNIndonesia Kamis (22/6) malam.

Baca Juga : Kontroversi Revisi UU Desa (Bagian 1)

Menurut dia, masa jabatan kades selama enam tahun itu sangat cukup. Ubedilah merinci tahun pertama itu untuk adaptasi pembenahan struktur desa dan membuat program kerja.

Lalu, pada tahun-tahun berikutnya dilanjutkan dengan kreativitas, implementasi dan evaluasi.