Hukum  

Layanan Prostitusi dari Oknum ASN, DRP komentar Gini

Sumatrapost.id | JakartaASN nyambi sediakan Layanan Prostitusi di Bengkulu Selatan, mendapat kecaman banyak pihak.

Bahkan Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengecam keras tindakan TS (42) seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Bengkulu Selatan, yang tega menjual anak kandungnya untuk layanan prostitusi. Ia pun mendorong agar akar permasalahan dari kejadian memilukan ini ditelusuri.

 

“Kejadian ini musibah, seorang ibu tega menjual anak kandungnya sebagai PSK karena terhimpit persoalan ekonomi. Sangat miris sekali. Perlu ditelusuri akar masalahnya seperti apa, bagaimana personal sang pelaku. Apabila persoalannya karena psikologi atau masalah moralnya, harus ada penanganan atau terapi. Tentunya berkesinambungan dengan penegakan hukumnya,” kata Mardani dalam keterangannya seperti dikutip dari Parlementaria, Senin (26/6/2023).

 

Baca Juga : Mucikari Prostitusi Online Diamankan, Korbannya Lagi Adu Mekanik

 

Dari hasil pemeriksaan, TS mengaku penghasilannya sebagai ASN tidak mencukupi lagi buat kebutuhan. Diketahui, TS meraup keuntungan senilai Rp100.000-Rp150.000 dari satu kali transaksi. Berkaca dari kasus tersebut, Mardani menilai perlu dilihat dulu bagaimana sebenarnya kondisi ekonomi dari ASN yang nyambi sediakan layanan prostitusi bahkan tega menjual anaknya itu.

 

“Perlu dilihat struktur gajinya seperti apa. Tapi kasus ini juga menjadi potret permasalahan negeri kita. Kita belum terbebas dari permasalahan kemiskinan, bahkan di tingkat ASN sekalipun. Ini artinya ada yang salah dari sistem kita, dan harus diperbaiki. Secara umum memang perlu penataan komponen gaji ASN dan besarannya,” imbuhnya.

 

Meski begitu, Mardani menekankan pelanggaran hukum yang melibatkan setiap pegawai Pemerintah harus ditindak. Apalagi, menurutnya ini juga termasuk dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

 

“Apapun alasannya, tidak ada pembenaran dari tindakan prostitusi. Sekalipun karena masalah ekonomi, menjual anak kandung sebagai PSK sangat tidak bisa ditolerir. Harus ada sanksi tegas,” tutur Mardani.

 

Lebih lanjut, legislator dari Dapil DKI Jakarta I ini meminta Pemkab Bengkulu Selatan melakukan pembenahan di lingkungan kerja mereka. Menurut Mardani, ada faktor ketidakpekaan yang turut berpartisipasi terhadap kejadian tersebut.