Bantul, sumatrapost.id – Bawaslu Bantul tengah mendalami perihal pembagian bantuan sosial dari Pemerintah Pusat di sejumlah wilayah di Kabupaten Bantul yang dilakukan dengan menggunakan truk bergambar salah satu pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Bantul.
Berdasar informasi yang beredar, ada beberapa truk yang masing-masing ada gambar Calon Bupati Bantul, Joko Purnomo dengan tulisan Melu Pak Joko Purnomo. Kemudian, ada gambar Calon Wakil Bupati Bantul, Rony Wijaya dan ada tulisan ‘Melu Pak Rony Wijaya’.
Terkait kejadian tersebut, Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho mengaku, tak akan ambil diam. Pihaknya akan merespon.
“Kami hari ini akan melakukan proses permintaan keterangan kepada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya,” ucap Didik, Jumat (11/10/2024).
Dikatakan, pihaknya juga akan melakukan penelusuran untuk melihat bagaimana pelaksanaan distribusi bantuan sosial tersebut. Baik yang melibatkan Badan Pangan Nasional, Bulog, penyedia jasa truk, dan paslon Pilkada.
“Jadi, kami akan melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait konstruksi kejadiannya. Karena, kami mengetahui hal itu dari informasi masyarakat, sehingga perlu dilakukan konfirmasi dulu,” lanjutnya.
Sementara Sekda Kabupaten Bantul, Agus Budi Raharja, sempat kaget dengan adanya pembagian bantuan sosial yang ada gambar paslon tersebut. Pasalnya, bantuan sosial itu merupakan program nasional dengan membagikan beras di sejumlah wilayah Kabupaten Bantul.
“Lalu, logistik pusat meminta tolong ke kita untuk dikoordinasikan. Ya, karena pusat yang meminta, jadi kami bantu. Kemudian, masyarakat juga mau dapat bantuan sosial, jadi ya kami hanya bantu sebatas mempertemukan jadwal Bulog dengan penerimanya,” tuturnya
Dikatakan, pihaknya juga akan melakukan penelusuran untuk melihat bagaimana pelaksanaan distribusi bantuan sosial tersebut. Baik yang melibatkan Badan Pangan Nasional, Bulog, penyedia jasa truk, dan paslon Pilkada.
“Jadi, kami akan melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait konstruksi kejadiannya. Karena, kami mengetahui hal itu dari informasi masyarakat, sehingga perlu dilakukan konfirmasi dulu,” lanjutnya.
Agus menegaskan, bahwa Pemkab Bantul hanya terlibat sebatas itu saja. Bahkan, Agus tak mengetahui di mana saja titik lokasi distribusi bantuan sosial berupa beras tersebut. Karena kasus itu, lanjutnya, Pemkab Bantul berkirim surat ke Bulog untuk menegur dan seterusnya.
“Maka kami, Pemkab Bantul kirim surat ke Bulog yakni surat klarifikasi keberatan untuk tak diulangi. Bahkan, saya sampai menulis kalau memungkinkan distribusi bantuan sosial ditunda sampai pelaksanaan pemilihan Pilkada,” tuturnya. (one)
